Tanjungpinang, sinarsiber.com – Andi Irawan resmi menjabat Ketua Umum Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Kota Tanjungpinang periode 2026–2031.
Ia dilantik bersama jajaran pengurus baru MD KAHMI dan Forum Alumni HMI-wati (Forhati) Kota Tanjungpinang dalam prosesi yang berlangsung di Aston Tanjungpinang Hotel & Conference, Minggu (8/11/2026).
Pelantikan yang dimulai pukul 13.30 WIB tersebut dihadiri sekitar 200 undangan dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, TNI-Polri, penyelenggara pemilu, lembaga adat, organisasi kemahasiswaan, hingga keluarga besar alumni HMI.
Dalam kepengurusan inti MD KAHMI Kota Tanjungpinang periode 2026–2031, Andi Irawan didampingi Ahmad Nur Afendi sebagai Sekretaris Umum dan Muhamad Fhirman Aqrabi sebagai Bendahara Umum.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura, Asisten I Pemprov Kepri Henry, Asisten II Pemko Tanjungpinang dr. Elviani Sandri, Asisten III Pemko Tanjungpinang, serta Ketua Umum Majelis Wilayah (MW) KAHMI Kepri, Dr. Suryadi, bersama jajaran pengurus.
Hadir pula perwakilan Forhati dan KAHMI Kabupaten Bintan, KPU Kota Tanjungpinang, KPU Kota Batam, Bawaslu Provinsi Kepri, Lanud Raja Haji Fisabilillah, Polresta Tanjungpinang, Koarmada, Kodim 0315/Tanjungpinang, Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Kesbangpol Provinsi Kepri, Diskominfo Provinsi Kepri, Lembaga Adat Melayu Kota Tanjungpinang, serta organisasi Cipayung Plus.
Ketua Umum MW KAHMI Kepri, Dr. Suryadi, yang membuka acara secara resmi, menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus MD KAHMI dan Forhati Kota Tanjungpinang yang baru dilantik.
Ia menegaskan bahwa Majelis Daerah merupakan ujung tombak organisasi di tingkat kabupaten/kota.
Oleh karena itu, pengurus baru diharapkan segera bekerja, menjaga kekompakan, serta merawat marwah dan independensi KAHMI.
Suryadi juga mengajak seluruh alumni HMI di Kepulauan Riau untuk memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Muhammad Wira Kurniawan menjelaskan bahwa kegiatan tersebut diselenggarakan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi serta hasil Musyawarah Daerah yang telah dilaksanakan beberapa bulan sebelumnya.
Panitia menghadirkan dua narasumber nasional, yakni Syafrida Rachmawati Rasahan dari Ombudsman Republik Indonesia dan Joemarthine Chandra dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.
Wira turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, khususnya kader HMI Cabang Tanjungpinang–Bintan yang telah membantu menyukseskan kegiatan tersebut, serta Sekretaris Panitia Jepri Pradana.
Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura dalam sambutannya menyampaikan bahwa KAHMI dan Forhati berasal dari induk organisasi yang sama, yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
Menurutnya, selama lebih dari setengah abad perjalanan organisasi, HMI telah melahirkan banyak kader terbaik yang berkiprah di tingkat daerah, nasional, hingga internasional.
Ia berharap pelantikan tersebut menjadi momentum untuk melahirkan generasi muda Kepulauan Riau yang mampu memimpin dan memberikan kontribusi bagi pembangunan provinsi.
Atas nama Pemerintah Provinsi Kepri, Nyanyang mengucapkan selamat kepada pengurus MD KAHMI dan Forhati Kota Tanjungpinang periode 2026–2031.
Ia berharap para pengurus terus menebarkan kebaikan melalui peran dan bidang pengabdian masing-masing.
Usai dilantik, Ketua Umum MD KAHMI Kota Tanjungpinang Andi Irawan menegaskan bahwa pergantian kepengurusan merupakan momentum untuk memperkuat komitmen dalam melanjutkan cita-cita perjuangan HMI.
Ia menilai KAHMI sebagai kekuatan intelektual, moral, dan sosial tidak boleh hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan.
“KAHMI harus hadir memberikan gagasan, pemikiran, solusi, dan keteladanan,” tegasnya.
Andi menyampaikan visi menjadikan MD KAHMI Kota Tanjungpinang sebagai organisasi yang solid dalam persaudaraan, kuat dalam intelektualitas, dan hadir dalam pengabdian.
Ia juga ingin membangun KAHMI yang mandiri, produktif, kritis, dan konstruktif.
Menurutnya, KAHMI harus menjadi rumah besar yang nyaman bagi seluruh alumni HMI sekaligus mengambil bagian dalam pembangunan Kota Tanjungpinang dan Provinsi Kepulauan Riau.
Ia turut mengingatkan pentingnya menjaga independensi dan marwah organisasi. Perbedaan pandangan politik, profesi, maupun pilihan dalam kehidupan demokrasi merupakan hal yang wajar, tetapi tidak boleh merusak silaturahmi dan semangat kekeluargaan.
Andi berharap keluarga besar HMI tetap menjunjung tinggi nilai keislaman, keindonesiaan, dan keilmuan.
Setelah prosesi pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan Seminar Nasional yang dimoderatori langsung oleh Muhammad Wira Kurniawan.
Seminar menghadirkan dua narasumber nasional yang membahas tata kelola pemerintahan, pengawasan pelayanan publik, serta keterbukaan informasi.
Narasumber pertama, Syafrida Rachmawati Rasahan dari Ombudsman RI, membawakan materi bertajuk “Peran Strategis KAHMI dalam Mewujudkan Agenda Perbaikan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”.
Dalam paparannya, Syafrida menjelaskan sejarah Ombudsman RI yang bermula dari Komisi Ombudsman Nasional, dibentuk pada 10 Maret 2000 melalui Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.
Selanjutnya, melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, lembaga tersebut menjadi Ombudsman Republik Indonesia yang bersifat mandiri dan bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk mencegah maladministrasi.
Syafrida menekankan bahwa KAHMI perlu mengambil peran dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan.
Ia juga menyampaikan sejumlah catatan mengenai kondisi Kota Tanjungpinang. Menurutnya, kebersihan, penataan kota, kawasan pelabuhan, dan kualitas pelayanan masih memerlukan pembenahan.
Ia membandingkan kondisi tersebut dengan Tanjungpinang yang dikenalnya pada era 1990-an, yang menurut penilaiannya lebih tertata.
Di sektor ekonomi, Syafrida mendorong agar potensi kuliner dan sejarah Kota Tanjungpinang dikembangkan sebagai bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi daerah.
Ia juga mengingatkan pentingnya independensi moral bagi KAHMI. Menurutnya, keberanian mengungkap fakta dan mengawal perubahan merupakan bagian dari tanggung jawab moral organisasi.
Dalam sesi diskusi, Syafrida menegaskan pentingnya penggunaan kewenangan secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menutup paparannya dengan menekankan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam pelayanan publik dan penegakan hukum.
Narasumber kedua, Joemarthine Chandra, Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) RI Bidang Strategi dan Riset periode 2026–2030, menyampaikan materi mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik.
Alumni HMI Cabang Palembang yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Umum HMI Cabang Palembang tersebut memperkenalkan Komisi Informasi sebagai lembaga mandiri yang menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Menurut Joemarthine, setiap warga negara berhak mengetahui bagaimana pemerintah dan badan publik menjalankan penyelenggaraan negara, mulai dari kebijakan, penggunaan anggaran, hingga pelayanan kepada masyarakat.
Hak tersebut dijamin undang-undang, sehingga badan publik berkewajiban menyediakan informasi yang diminta masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia juga berbagi pengalaman ketika masih berprofesi sebagai advokat dan menangani berbagai perkara sengketa informasi antara masyarakat dengan badan publik.
Pengalaman tersebut, katanya, memperlihatkan bahwa keterbukaan informasi merupakan instrumen penting dalam pengawasan publik sekaligus mekanisme penyelesaian sengketa antara masyarakat dan lembaga pemerintah.
Joemarthine mengajak alumni HMI untuk memanfaatkan hak atas informasi publik secara bijak guna ikut mengawal pembangunan di daerah masing-masing.
Melalui kepengurusan baru periode 2026–2031, MD KAHMI dan Forhati Kota Tanjungpinang diharapkan tidak hanya menjadi rumah besar bagi alumni HMI, tetapi juga berperan sebagai mitra kritis dan konstruktif dalam mendukung pembangunan Kota Tanjungpinang dan Provinsi Kepulauan Riau. (KF/RED)
