FotoTANJUNGPINANG, sinarsiber.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Kepri berkunjung ke kantor Kejati Kepri untuk melaksanakan gelar audensi bersama, pada Jumat (22/05/2026).
Kunjungan audensi ini disambut langsung oleh Kepala Kejati Kepri, J. Devy Sudarso bersama jajarannya.
Selain itu, audensi bersama tersebut juga dihadiri Wakil Gubernur Kepulauan Riau Dr. Nyanyang Haris Pratamura.
Ketua Steering Commite ABPEDNAS Muhamad Surya Wijaya dan Wakil Ketua Steering Commite ABPEDNAS Tajudin Mansur beserta jajaran juga tampak hadir.
Dalam sambutannya, Wagub Kepri mengatakan tujuan dari audensi bersama tersebut terkait akan dilaksanakannya Musyawarah Daerah (Musda) untuk pembentukan DPD ABPEDNAS Kepri.
“Wacananya akan dilaksanakan sekira bulan Juni tahun 2026,” kata Wagub.
Sementara itu, Devy mengucapkan terimakasih dan apresiasinya kepada Wagub Kepri serta Dewan Daerah ABPEDNAS yang hadiri audiensi.
“Ini merupakan bentuk sinergitas antara lembaga Kejaksaan khususnya Kejati Kepri bersama ABPEDNAS.
Hal ini sebagaimana struktur organ ABPEDNAS yang terbentuk dipusat. Dimana, Jaksa Agung RI selaku Ketua Pembina dan JAM Intelijen selaku Dewan Pengawas bersama,” katanya.
Devy menyampaikan, KejatiKepri mendukung sepenuhnya terhadap ABPEDNAS untuk menyelenggarakan Musda dalam menetapkan struktur DPD ABPEDNAS di Kepri.
“Sebagaimana desa yang berada di wilayah Kepri berjumlah 275 desa. Dalam hal ini, peranan perangkat desa sangat vital dalam pembangunan daerah terkhusus untuk mendapatkan perolehan PNBP dan perolehan PAD terbarukan,” papar Devy.
Sementara itu, Ketua dan Wakil Ketua Steering Commite ABPEDNAS memperkenalkan ruang lingkup organisasi berikut ADART yang akan menjadi fungsi ABPEDNAS di dalam pelaksanaan desa di wilayah Kepri.
Momentum ini, merupakan wujud nyata lembaga Kejaksaan bersama ABPEDNAS bersinergi untuk mendukung program sebagai arah kebijakan pembangunan nasional dan semangat Asta Cita Presiden Republik Indonesia.
Saat ini, pembangunan desa menjadi prioritas utama dalam mewujudkan pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dari bawah.
Hal tersebut mengedepankan yang berkaitan dengan program MBG, Sekolah Rakyat, Beasiswa bagi masyarakat tidak mampu, Jaga Desa serta Kampung Nelayan. (RED)
